EV Baterai Nikel Berpotensi Dapat Insentif Lebih Besar dari LFP: Pemerintah Mulai Pilih Kubu?

EV berbasis nikel mendapat fasilitas PPN ditanggung pemerintah hingga 100%, sementara non-nikel sekitar 40%.

Presiden Prabowo saat peresmian fasilitas perakitan kendaraan listrik komersial milik PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) di Magelang pada 9 April 2026 (Foto: Kementerian Sekretariat Negara).

OTOPLUS-ONLINE I Pemerintah tengah mematangkan skema baru insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang rencananya mulai berlaku pada Juni 2026. Namun berbeda dari kebijakan sebelumnya, kali ini insentif disebut bakal dibedakan berdasarkan jenis teknologi baterai yang digunakan.

Kendaraan listrik berbasis baterai nikel diproyeksikan memperoleh dukungan fiskal lebih besar dibanding EV dengan baterai Lithium Ferro Phosphate (LFP). Wacana ini langsung memicu diskusi di industri otomotif nasional, terutama karena tren global saat ini justru mulai bergerak ke arah baterai LFP untuk menekan harga mobil listrik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengonfirmasi bahwa pemerintah sedang memfinalisasi anggaran dan skema insentif EV dalam APBN 2026. Salah satu poin penting yang mencuat adalah adanya pembedaan nilai insentif berdasarkan teknologi baterai.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan insentif kendaraan listrik tahun ini akan dibedakan dengan EV berbasis nikel mendapat fasilitas PPN ditanggung pemerintah hingga 100%, sementara non-nikel sekitar 40% (Sumber: Instagram@bloombergtechnoz).

Kebijakan tersebut disebut selaras dengan strategi hilirisasi nasional yang selama ini menjadi fokus pemerintah. Indonesia ingin cadangan nikel domestik terserap maksimal oleh industri dalam negeri, termasuk untuk rantai pasok baterai kendaraan listrik.

Di sisi lain, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia juga sedang menyiapkan aturan teknis melalui revisi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pada akhir 2025, pemerintah telah merilis Permenperin Nomor 35 Tahun 2025 yang mengubah tata cara perhitungan TKDN agar lebih cepat dan transparan.

Dalam skema baru nanti, kriteria penerima insentif tidak hanya ditentukan berdasarkan TKDN minimal 40 persen, tetapi juga mempertimbangkan jenis baterai, batas emisi kendaraan, hingga rentang harga kendaraan di tiap segmen pasar.

Nikel vs LFP, Dua Arah Berbeda Industri EV

Hilirisasi nikel hasilkan nilai tambah industri baterai kendaraan listrik (Foto: Kementerian ESDM).

Wacana ini menarik karena memperlihatkan arah kebijakan Indonesia yang mulai berbeda dengan tren global.

Secara internasional, banyak produsen kendaraan listrik mulai beralih ke baterai LFP karena dianggap lebih murah, lebih aman, dan memiliki usia pakai panjang. Teknologi ini kini banyak digunakan oleh produsen asal China seperti BYD dan CATL.

Sejumlah model EV entry-level yang beredar di Indonesia juga mulai mengandalkan baterai LFP demi menjaga harga jual tetap kompetitif.

Namun pemerintah Indonesia tampaknya memiliki prioritas berbeda. Selain mendukung percepatan adopsi kendaraan listrik, kebijakan insentif juga diarahkan untuk memperkuat hilirisasi nikel nasional dan meningkatkan nilai TKDN kendaraan listrik yang diproduksi di dalam negeri.

Baterai berbasis nikel seperti NMC dan NCA memang memiliki kepadatan energi lebih tinggi dibanding LFP. Teknologi ini umumnya digunakan pada kendaraan listrik dengan jarak tempuh lebih jauh atau performa lebih tinggi.

Produsen seperti Hyundai Motor Company bersama LG Energy Solution sebelumnya juga telah berinvestasi besar dalam pengembangan ekosistem baterai berbasis nikel di Indonesia.

Respons positif juga datang dari Hyundai Motor Company. Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), Fransiscus Soerjopranoto, menyambut baik rencana insentif lebih besar untuk EV berbasis baterai nikel karena dinilai sejalan dengan upaya memaksimalkan pemanfaatan nikel lokal.

Menurutnya, Hyundai sejak awal memang ingin mengoptimalkan penggunaan nikel Indonesia saat membangun pabrik baterai di Karawang bersama LG Energy Solution.

“Karena banyak orang yang mengaitkan antara baterai nikel itu dengan Hyundai. Ya memang kita berkeinginan pada saat kita membangun pabrik baterai yang ada di Karawang, kita ingin memaksimalkan penggunaan nikel,” ujar Fransiscus (Sumber: ANTARA Otomotif).

Mobil Listrik Murah Bisa Terdampak?

Jika skema subsidi berbasis jenis baterai benar-benar diterapkan, dampaknya berpotensi cukup besar terhadap pasar kendaraan listrik nasional.

Mobil listrik berbasis LFP yang selama ini mengandalkan harga terjangkau bisa saja memperoleh insentif lebih kecil dibanding EV berbasis nikel. Akibatnya, selisih harga antar teknologi baterai dapat berubah dan memengaruhi strategi produsen.

Situasi ini juga dapat memaksa beberapa merek untuk menyesuaikan komposisi TKDN atau bahkan menghadirkan varian baterai berbeda khusus pasar Indonesia.

Di sisi lain, kebijakan ini berpotensi memunculkan perdebatan baru. Sejumlah pihak menilai insentif kendaraan listrik seharusnya bersifat netral terhadap teknologi baterai dan fokus pada percepatan adopsi EV secara keseluruhan.

Meski begitu, pemerintah tampaknya melihat insentif EV bukan sekadar stimulus pembelian kendaraan, melainkan instrumen jangka panjang untuk membangun industri baterai nasional berbasis sumber daya alam Indonesia.

Dengan kata lain, persaingan kendaraan listrik di Indonesia ke depan bukan hanya soal desain dan harga, tetapi juga pertarungan teknologi baterai antara nikel dan LFP.

Teks: Indramawan