Polemik Pengadaan "Motor Listrik MBG" Senilai Hampir Rp1 Triliun: Mau Dikemanakan?

Sebanyak 21.801 unit "motor listrik MBG" belum didistribusikan dan masih berstatus Barang Milik Negara (BMN).

Pengadaan "motor listrik MBG" merek EMMO telah masuk dalam anggaran tahun 2025, namun tidak ada lagi dalam anggaran tahun 2026.

OTOPLUS ONLINE I Polemik pengadaan motor listrik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum benar-benar selesai.

Berdasarkan keterangan resmi Badan Gizi Nasional (BGN), sebanyak 21.801 unit telah direalisasikan dari rencana awal sekitar 25 ribu unit dalam pengadaan 2025. Dengan kisaran harga sekitar Rp42 juta per unit, total anggaran diperkirakan mendekati Rp1 triliun.

Dua motor listrik merek EMMO model trail dan skuter dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Seperti yang dilaporkan OTOPLUS ONLINE sebelumnya, Kepala BGN, Dadan Hindayana menegaskan bahwa angka yang beredar di publik sebelumnya tidak tepat.

“Jumlah itu tidak benar. Realisasi motor listrik mencapai 21.801 unit dari total 25 ribu unit yang direncanakan dalam pengadaan 2025,” ujarnya dikutip dari Tribratanews Polri (7/4).

Ia menjelaskan bahwa pengadaan kendaraan tersebut memang telah masuk dalam anggaran tahun 2025, dengan tujuan mendukung operasional kepala SPPG di berbagai daerah.

Namun hingga kini, unit kendaraan tersebut belum didistribusikan secara resmi dan masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan.

Sejumlah media nasional juga mencatat bahwa kendaraan tersebut hingga kini belum didistribusikan dan masih berstatus BMN.

Di titik ini, pertanyaan publik menjadi relevan: apa rencana konkret pemanfaatannya setelah proses administrasi selesai?

Jika penggunaannya berhenti pada fungsi operasional struktural, maka efektivitasnya tetap perlu diuji. Terutama jika tidak terhubung langsung dengan kebutuhan distribusi di lapangan.

Situasi ini makin krusial mengingat pengadaan tidak dilanjutkan ke depan. Artinya, ribuan unit yang sudah terlanjur dibeli harus segera dimaksimalkan. Tanpa skema pemanfaatan yang jelas, aset berisiko menjadi tidak produktif dan membuka ruang persoalan tata kelola.

Dalam konteks ini, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menekankan bahwa belanja publik harus dijalankan secara efektif dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Ia mengingatkan pentingnya kualitas belanja negara agar tidak terjebak pada pengeluaran yang tidak produktif (dikutip dari Antara News dan pernyataan publik CELIOS).

Sementara itu, pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menilai kendaraan akan lebih optimal jika digunakan oleh pelaku di lapangan yang memang menjalankan fungsi distribusi, bukan sekadar menjadi bagian dari struktur. Ia kerap menekankan bahwa efektivitas transportasi sangat bergantung pada pemanfaatan langsung dalam sistem logistik dan mobilitas (dikutip dari Kompas.com dan pernyataan publik terkait kebijakan transportasi).

Dari dua perspektif ini, arah perbaikannya menjadi cukup jelas. Motor listrik MBG yang sudah dibeli seharusnya tidak berhenti sebagai aset administratif. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah skema kemitraan operasional, di mana kendaraan dipinjam-pakaikan kepada mitra dapur MBG, pelaku UMKM, atau kurir lokal yang memang menjalankan distribusi harian.

Dengan pendekatan ini, negara tidak hanya menghindari inefisiensi, tetapi juga memastikan aset benar-benar bekerja, memperkuat ekonomi lokal, dan menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran.

Pada akhirnya, ukurannya sederhana: jika motor itu dibeli untuk distribusi, maka tempatnya ada di jalan—bukan di parkiran.

Teks: Indramawan

Foto: