BGN Klarifikasi Kebenaran Pengadaan 70 Ribu Unit Motor Listrik untuk Kepala SPPG
- Editor
- 19 jam yang lalu
- 2 menit membaca
Isu mencuat setelah beredarnya video di medsos yang memperlihatkan motor listrik berlogo BGN terbungkus plastik.
OTOPLUS ONLINE I Isu pengadaan kendaraan oleh pemerintah kembali menjadi sorotan publik.
Sebelumnya, perhatian masyarakat sempat tertuju pada pengadaan ribuan unit pick up untuk Koperasi Merah Putih dari India.
Wacana tersebut memicu kritik, terutama terkait transparansi, urgensi, serta dampaknya terhadap industri dalam negeri.
Belum mereda perdebatan itu, kini muncul isu lain yang tak kalah menyita perhatian.
Publik dihebohkan dengan kabar pengadaan hingga puluhan ribu motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menanggapi hal tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi resmi untuk meluruskan informasi yang beredar.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa kabar mengenai pengadaan 70 ribu unit motor listrik tidak benar.
Ia menyebut angka tersebut sebagai informasi yang tidak sesuai fakta.
āJumlah itu tidak benar. Realisasi motor listrik mencapai 21.801 unit dari total 25 ribu unit yang direncanakan dalam pengadaan 2025,ā ujar Dadan dikutip dari Tribratanews Polri (7/4).
Ia menjelaskan bahwa pengadaan kendaraan tersebut memang telah masuk dalam anggaran tahun 2025, dengan tujuan mendukung operasional kepala SPPG di berbagai daerah.
Namun hingga kini, unit kendaraan tersebut belum didistribusikan secara resmi.
Menurutnya, motor listrik yang telah tersedia masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan.
Tahapan ini menjadi bagian penting dalam tata kelola aset pemerintah.
Isu ini mencuat setelah beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan motor listrik berlogo BGN dalam kondisi masih terbungkus plastik.
Video tersebut memicu berbagai spekulasi, meskipun konteks dan kebenarannya belum dapat dipastikan.
BGN pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Pemerintah menegaskan bahwa pengadaan ini merupakan bagian dari upaya mendukung kelancaran program pemenuhan gizi nasional.
Pada akhirnya, rangkaian isu ini memperlihatkan satu hal yang lebih besar: rapuhnya kepercayaan publik terhadap kebijakan pengadaan pemerintah.
Di tengah arus informasi yang begitu cepat, setiap kebijakanāterutama yang menyangkut anggaran besarāmudah memicu kecurigaan ketika tidak disertai komunikasi yang transparan dan konsisten.
Tanpa keterbukaan yang memadai, bahkan program yang memiliki tujuan baik pun berisiko dipersepsikan negatif oleh masyarakat.
Teks: Indramawan
Sumber: Tribratanews Polri
Komentar